SISTEM POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Politik

Disusun oleh :

Kelompok 4

Feby anggita Hesti Zahrotunnisa Kokom Komariah Muhammad Irham

JURUSAN

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

BANDUNG

2016 M/1438 H

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah, seperti tubuh. Satu tubuh milik satu organisme terdiri atas tangan, perut, kaki, otak, jantung yang saling bekerjasama dan bersatu dalam satu wilayah.  Begitu pula sebuah politik; walaupun ada pemisahan kekuasaan, presiden dan hakim misalkan, jelas berbeda; tetapi tetap ada kesatuan, ada sistem yang saling berkaitan. Banyaknya individu, kelompok, dan kepentingan yang bermain politik, tetap juga ada pola teratur. Banyaknya irama, nada, dan ritme, tetap juga menghasilkan satu lagu.

Demokrasi terpimpin merupakan salah satu fase dalam rangkaian sejarah panjang Indonesia. Salah satu karang yang pernah dilalui arus riwayat politik Negara kita. Masa Demokrasi Terpimpin, yang bergandengan dengan Ekonomi Terpimpin, dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden ini sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Tetapi di sisi lain, tindakan Soekarno ini dianggap menghilangkan salah satu sendi demokrasi, yaitu kebebasan partai.

Demokrasi Termimpin ini menarik untuk diamati, karena merupakan satu periode dalam sejarah Indonesia yang unik. Sistem politiknya juga perlu dilihat sekali lagi, karena Soekarno menutup napas politik beberapa partai dan seakan memanjakan PKI. Kebijakan politik luar negeri juga dipandang melanggar asas Bebas-Aktif. Bagaimana sistem politik, atau input-proses-output-input lagi, pada masa Demokrasi Terpimpin?

1.2 Rumusan Masalah

Terhadap latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

A.    Bagaimana konsep sistem politik?

B.     Apa itu Demokrasi Terpimpin?

C.     Bagaimana sistem politik pada masa Demokrasi Terpimpin?

1.3 Tujuan

Terhadap rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin di ketahui oleh penulis adalah, sebagai berikut :

A.    Memahami konsep sistem politik.

B.     Mengetahui pengertian “Demokrasi Terpimpin”.

C.     Memahami sistem politik pada masa “Demokrasi Terpimpin”.

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Konsep Sistem Politik

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) atau bahasa Yunani (sustēma), artinya suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang saling berinteraksi.[1]

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah, seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara.[2]

Meriam Budiardjo meminjam istilah biologi untuk mengartikan sistem ini sendiri. Menurutnya sistem adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung dan saling berinteraksi. Sedangkan menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu bagian maka sistem atau seluruh bagian tidak akan dapat menjalankan tugas sepenuhnya.[3]

Kata politik berasal dari kata dalam Bahasa Yunani Kuno: Polis. Polis adalah pemukiman seukuran kota yang dianggap Negara dalam kebudayaan Yunani Kuno. Dengan politik sendiri berarti mempunyai hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat.[4]

David Easton merupakan ilmuwan politik pertama yang menulis politik dalam istilah “sistem”  secara eksplisit. Dalam membangun pemikirannya, Easton dipengaruhi situasi dan pemikiran pada waktu itu. Pada masa itu ada semangat untuk membangun ilmu sosial sebagaimana ilmu eksakta, menjadi lebih measurable dan observable, alias pendekatan saintifik. Semangat tersebut dipengaruhi pandangan Auguste Comte dan Henri de Saint-Simon, yang dikenal dengan istilah Positivisme.

Ilmu Biologi klasik juga mempengaruhi Easton dalam menjelaskan analogi sistem sebagai satu organisme. Pemikiran Adam Smith juga berpengaruh besar ketika Easton membahas kelangkaan, kompetisi, maksimalisasi, juga tentang peran negara yang hanya sebagai “penjaga malam“ ; atau dalam istilah Easton hanya bertugas mengonversi input menjadi output.[5]

Input dalam bentuk tuntutan dan dukungan menjadi masukan sistem politik. Tuntutan dapat datang dari dalam sistem, dapat pula dari luar sistem. Setelah tuntutan dan dukungan diproses  dalam sistem politik, keluarannya disebut output, yang berkisar pada dua entitas, yaitu keputusan dan tindakan. Pada kondisi lebih lanjut, output memunculkan feedback (umpan balik), baik dari kalangan internal maupun lingkungan. Reaksi ini diterjemahkan dalam format tuntutan dan dukungan, lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung secara siklis. Atau sederhananya :

Mengenai pembagian atau klasifikasi sistem politik, para tokoh banyak mengemukakan pendapatnya. Contohnya Ramlan Subakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik, ia membagi sistem politik menjadi tiga, yaitu sistem politik tradisional, sistem politik totaliter, dan sistem politik demokrasi. Sedangkan Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews dalam Perbandingan Sistem Politik membagi sistem politik menjadi tiga; (1) sistem politik tradisional yang terdiri atas sistem politik patriachal, sistem politik patrimenial, dan sistem politik feodal; (2) sistem politik antara tradisional dan modern yang disebut dengan sistem politik kerajaan birokrasi; dan (3) sistem politik modern yang terdiri atas sistem politik demokrasi dan sistem politik kediktatoran (otoriter dan totaliter).

2.2 Demokrasi Terpimpin

Terbentuknya Demokrasi Terpimpin di Indonesia diawali pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan karena pada masa sebelumnya, Demokrasi Parlementer, perpolitikan dalam negeri mengalami krisis politik dan kekacauan di berbagai bidang.[6]

Demokrasi terpimpin adalah reaksi terhadap demokrasi liberal/parlementer karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh kabinet yang bertanggungjawab kepada Parlemen, sedangkan anggota-anggota parlemen berasal dari berbagai partai.

---

[1] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem diakses pada 6/12/2016.

[2] Ibid.

[3] Inu Kencana Syafiie dan Azhari. Sistem Politik Indonesia. (Bandung: Refika Aditama), hlm 4.

[4] Ibid, hlm. 6-7.

[5] Muslim Mufti, Teori-teori Politik, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 34.

[6] Abi Sholehuddin, Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965, e-Jurnal Avatara, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2015),hlm. 1.